JAKARTA, KOMPAS.com — Komunitas global bisa belajar lebih jauh
mengenai penanganan dampak bencana besar tsunami dari
Indonesia. Hal itu seiring peluncuran Perangkat Pemulihan Bencana
(Disaster Recovery Toolkit) yang dihadiri Administrator Program
Pembangunan PBB (UNDP) Helen Clark, Selasa (10/2), di Jakarta.
Peluncuran itu hanya satu bulan sebelum Konferensi Dunia PBB
tentang Pengurangan Risiko Bencana di Sendai, Jepang, Maret 2015.
Sebelumnya, hasil pertama pembelajaran global tsunami, The
Tsunami Legacy: Innovations, Breakthroughs, and Challenges,
diluncurkan pada 2009 atau satu tahun setelah dibentuk proyek
pembelajaran global tsunami.
”Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang baik dalam
merespons bencana. Semakin baik jika banyak yang bisa belajar dari
pengalaman itu,” kata Helen Clark, yang juga Ketua Kelompok
Pembangunan PBB (UNDG), lembaga yang terdiri atas pimpinan
lembaga PBB yang terkait dengan program pembangunan di seluruh
dunia.
Perangkat Pemulihan Bencana merupakan serial panduan
penanganan pasca bencana, khususnya bagi lima negara yang
terdampak tsunami Samudra Hindia, 26 Desember 2004, yakni
Indonesia, Thailand, India, Sri Lanka, dan Maladewa. Panduan itu
dikembangkan oleh Proyek Pembelajaran Global Tsunami (TGLLP)
bekerja sama dengan Pusat Kesiagaan Bencana Bencana Asia
(ADPC).
”Selalu ada pembelajaran dari bencana agar lain kali bisa
mengantisipasi atau menangani dampaknya dengan baik. Kita masih
perlu terus belajar,” kata Helen, yang dijadwalkan bertemu Presiden
Joko Widodo, Selasa siang.
Buku pegangan
Perangkat pembelajaran itu terdiri dari enam buku yang berisi
panduan lima sektor dan satu buku pegangan (handbook). Kelima
sektor itu adalah soal penanganan pasca bencana sektor fasilitas
penting, perumahan, tata ruang, mata pencarian, dan manual
pelatihan.
”Tidak ada kewajiban negara-negara untuk memiliki buku panduan
ini. Tapi, ini terbuka bagi siapa saja yang berkecimpung dalam
penanganan pasca bencana,” kata Ketua Komite Pengarah TGLLP
Kuntoro Mangkusubroto, yang juga mantan Kepala Badan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias.
Banyak bagian dalam buku pegangan yang berisi kisah, proses, dan
kendala yang dihadapi BRR selama menangani dampak bencana
yang menewaskan lebih dari 200.000 jiwa itu. ”Jika ada negara atau
pihak yang ingin memperoleh pendampingan, kita punya BRR
Institute,” kata Kuntoro.
Duta Besar Sri Lanka untuk Indonesia Anoja Wijeyesekera
menyatakan, keberadaan perangkat pembelajaran tersebut sangat
penting. Untuk itu, secara khusus ia berharap isinya disampaikan
langsung kepada masyarakat yang tinggal di daerah rentan bencana,
termasuk di pantai timur Sri Lanka. ”Kami membutuhkan itu agar
masyarakat dan pemerintah tahu apa yang harus mereka lakukan,”
katanya.
Di dunia yang kian rentan bencana, seiring dengan dampak
perubahan iklim global dalam berbagai sektor, sistem penanganan
bencana yang lebih baik dinilai kian penting dan mendesak. (Gesit
Ariyanto)